Daftar RUU Prolegnas 2018 DPR

Berikut ini adalah daftar RUU Yang masuk kedalam prolegnas 2018. Di lihat dari pengusul yang menyiapkan berkas  DPD 3 RUU, 16 Dari Pemerintah dan sisanya dari DPR.

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Draf RUU Disiapkan
1	RUU tentang Pertanahan	DPR
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
3	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
4	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (dalam Prolegnas 2015-2019 tetulis RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR
5	RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
6	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  dan Umrah	DPR
7	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR
8	RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
9	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). -Dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD-.	DPR
10	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
11	RUU tentang Pertembakauan	DPR
12	RUU tentang Kewirausahaan	DPR
13	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah
14	RUU tentang Perubahan Atas  UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pemerintah
15	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Pemerintah
16	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	Pemerintah
17	RUU tentang  Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU	Pemerintah
18	RUU tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemerintah
19	RUU tentang Kepalangmerahan	Pemerintah
20	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemerintah
21	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
22	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
23	RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam  Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan)	DPD
24	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam  Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1990 tentang  Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).	DPR
25	RUU tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
26	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
27	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR
28	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
29	RUU tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
30	RUU tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
31	RUU tentang Praktik Kerja Sosial	DPR
32	RUU tentang Kebidanan	DPR
33	RUU  tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis RUU tentang  Perubahan Atas  UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam).	DPR
34	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
35	RUU tentang Masyarakat Adat (dalam  Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat)	DPR
36	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
37	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR
38	RUU tentang Konsultasn Pajak	DPR
39	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	DPR
40	RUU tentang Penyadapan	DPR
41	RUU tentang Perubahan Atas UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
42	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
43	RUU tentang Bea Materai	Pemerintah
44	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Pemerintah
45	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	Pemerintah
46	RUU tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU  tentang Perubahan Atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)	Pemerintah
47	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pemerintah
48	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	Pemerintah
49	RUU tentang Landas Kontinena Indonesia (dalam prolegna 2015 - 2019 tertulis RUU  tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinena Indonesia)	Pemerintah
50	RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).	Pemerintah

Dari 50 RUU itu ada beberapa yang menarik untuk di ikuti diantaranya RUU tentang PErubahan UU no 5 tahun 2014 tentang ASN. Entah dibagian mana dari UU ini yang akan mengalami perubahan, namun saya kira ada pada pola perekrutan dan pola Pensiun atau Usia pensiun.

RUU larangan minuman keras yang disodorkan dari Fraksi Islam juga akan membuat DPR gaduh, bisa jadi RUU ini tidak dibahas, dibahas dengan Voting atau dibahas namun berubah kata bukan pelarangan, namun Pengendalian atau pembatasan.

RUU no 13 dan 39 tentang UU KUHP yang sampai saat ini bahkan sudah jadi polemik. Pada bagian mana? pada bagian LGBT dan zina. Apakah LGBT dan Zina bisa dipidanakan? Jika partai Islam tidak satu kata, bisa jadi dua perbuatan maksiat diatas gagal di masukan KUHP, namun jika partai islam kuat di dukung Gerindra dan Demokrat pasti bisa masuk. Tapi sekali lagi ujung ujungnya Lobi politik dan Duit.

dan RUU yang akan memantik debat panas adalah RUU nomor 37 tentang Lembaga keagamaan dan Pesantern. Ini sangat sarat kepentingan Umat islam. Saya belum baca isi RUU nya namun sepertinya fokus pada Pendanaan, Kurikulum pesantren dan Legalitasnya.