Indonesia dan Dunia

Laporan Harta Kekayaan Peserta pilkada menjadi topik menarik dan sesuatu yang wajib di lakukan oleh peserta baik calon gubernur dan pasangannya, Calon bupati dan pasangannya dan calon wali kota serta pasangannya. Mengapa Peserta diminta melakukan pelaporan?  Ide sederhananya adalah agar saat menjabat harta kekayaannya bisa dipantau apakah mengalami kenaikan drastis atau kenaikan yang wajar. Dengan memantu LHK(Laporan Harta kekayaan) yang memang harus di lakukan setiap tahun, KPK bisa menganalisa jika seorang gubernur/ bupati/ wali kota mengalami kenaikan kekayaan yang signifikan. saat menjabat atau setelah purna tugas.  Sebagai contoh, seorang bupati mendapatkan takehome pay tiap bulan 50 juta maka dalam 5 tahun menjabat total pendapatannya adalah 3 Milyar. Jika ternyata misalkan baru menjabat satu tahun saja hartanya sudah bertambah 10 Milyar, maka ada yang tidak beres dalam keuangan pribadi Bupati tersebut. Ini sedekar gambaran saja.  Manfa...

Pilkada 2018 tingkat propinsi dilaksanakan di 17 Propinsi. Rinciannya ada 4 Propinsi di Sumatera, 3 di Pulau Jawa, 2 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, 3 di Nusa Tenggara dan 3 sisanya di Maluku, Maluku Utara dan Papua.  Pulau Sumatera Sumatera Utara - Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (PDIP, dan PPP).  - Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (PKS, PAN, Hanura, Gerindra, NasDem, dan Golkar). - JR Saragih-Ance Selian (Demokrat, PKB, PKPI). Sumatera Selatan - Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas (Golkar, PDIP, PKB). - Herman Deru-Mawardi Yahya (PAN, NasDem, Hanura). - Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyuddin (PD, PPP, PBB). - Saifudin Aswari Riva'i-Irwansyah (PKS, dan Gerindra). Riau - Arsyaduliandi 'Andi' Rachman-Suyatno (Golkar, PDIP, dan Hanura).  - Firdaus-Rusli Effendi (Demokrat dan PPP). - Lukman Edy-Hardianto (PKB dan Gerindra). - Syamsuar-Brigjen TNI Edy Nasution (NasDem-PKS-PAN).  Lampung - Arinal Djunaidi-Chusnia Chalim (PAN, PKB, Golkar)....

Pernahkah anda berpikir, berapa besar anggaran pilkada 2018? dari sumber yang saya dapat, nilainya mencapai angka yang fantastis yaitu sebesar 15,2 Triliun Rupiah. Seandainya pemilihan Gubernur, Wali kota atau Bupati kembali dipilih oleh Anggota DPR, tentunya kita tidak perlu menghamburkan uang 15,2 Triliun untuk pilkada. Ingat ya, 15.2 Triliun itu yang keluar dari kantong pemerintah, belum termasuk uang yang keluar dari Simpatisan, Partai atau bakal calon sendiri. Uang uang itu tidak akan pernah sampai rakyat kecil (kecuali politik bagi bagi uang masih dipakai). ' Bayangkan jika uang sebesar itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Ingin lihat gambarannya? cek Infographic "Made In Candra" yang saya buat sendiri gan dengan data yang bisa dipercaya insyaallah. 

Berikut ini adalah Daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2018. Untuk Tahun ini ada 17 Propinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. Pilkada Pemilihan Gubernur  Pilkada gubernur akan digelar di 17 Propinsi, yang rinciannya 4 Propinsi di Pulai Sumatera, 3 Propinsi di Pulau Jawa, 3 Propinsi Nusa teggara, 2 Propinsi di Kalimantan, 2 Propinsi di Sulawesi, dan sisanya adalah Maluku, Maluku Utara dan Papua.  Sumatera Utara Riau Sumatera Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Pilkada Kabupaten / Kota  Pilkada pemilihan Bupati dilaksanakan di 115 Kabupaten  dan Pemilihan Walikota di 39 Kota .Rinciannya adalah sbb: No  Propinsi Kab/Kota 1 Aceh Kab Aceh Selatan 2 Aceh Kab Pidie Jaya 3 Aceh Kota Subulussalam 4 Bali Kab Gianyar 5 Bali Kab Klungkung 6 Ba...

Cagub Pilkada DKI 2017 Pilkada DKI 2017 tinggal 4 bulan lagi, dan saat ini kita sudah  tahu ada ada 3 pasangan calon yaitu Ahok-Djarot, Anies-Sandiaga Uno dan Agus-Sylvina. Yang menarik dari pilkada jakarta ini sebenarnya bukan (hanya) karena 3 calonnya, tapi karena Tokoh besar di belakangnya. Tiga tokoh nasional di balik ketiga paslon ini adalah Megawati, Prabowo dan SBY. Kita akan melihat berbagai aspek dari 3 Cagub ini yang semoga bisa menjadikan gambaran kekuatan politik di pilkada Jakarta. Ahok Djarot Pada hakekatnya Ahok bukanlah Gubernur petahana karena Ahok  mendapatkan status Gubernur disebabkan  Jokowi Jadi Presiden. Artinya, Elektabilitas Ahok waktu berpasangan dengan Jokowi berbeda dengan Sekarang. Ingat, dulu faktor Jokowi sangat berperan dalam kemenangan di Jakarta.  Prediksi saya pribadi,  Ahok akan mudah melenggang ke putaran kedua karena dukungan media yang dimiliki oleh pimpinan Nasdem dan Golkar (MetroTV dan TV One) serta berbagai...