Langsung ke konten utama

Memahami Metode Survey dan Quick Count Pilres 2014

Pilpres 9 juli sudah berakhir dan kita sekarang tinggal menunggu pengumuman hasilnya dari KPU tanggal 22 juli 2014.

Sayangnya, masa setelah pilpres yang harusnya tenang justru makin tambah ramai karena hasil quick count yang berbeda beda. Di TV One, Prabowo menang versi quick count sedangkan di Metro TV , Jokowilah yang menang di Quik count? Ada apa ini


Sebelum lebih jauh membahas, mari kita paahami dulu istilah istilah di survey dan quick count
Entrance poll
Polling yang dilakukan pada pemilih sebelum masuk ke bilik suara.
Exit Polls 
Polling yang dilakukan pada saat pemilih keluar dari bilik suara.


Dua metode ini sering dipakai untuk mengetahui perkiraan siapa pemenang pemilu di TPS tersebut. Dua teknik ini juga dipakai untuk menentukan demographi pemilih , misalkan nih, kebanyakan perempuan pilih jokowi, kebanyakan laki laki pilih prabowo. Teknik ini sulit dipastikan kebenarannya karena belum tentu pemilh yang ditanya dan dia jawab akan pilih prabowo didalam ternyata pilih jokowi.

Margin error 
Error yang terjadi atau mingkin terjadi saat penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, jika sebuah lembaga survey bilang bahwa prabowo unggul 51.20% dan jokowi 48.80% dengan margin error 2% maka bisa artinya hasil akhir prabowo berkisar antara 49.20%-53,20% dan jokowi berkisar antara 46.80% sampai 50.80%. Ingat data diatas itu hanya sample yang saya buat, bukan dari sumber ternentu.

Quick count 
Quick count adalah metode hitung cepat untuk memperkirakan hasil akhir dari perolehan suara. Metodenya yaitu mengambil sample dari sekitar 1000-4000 TPS di indonesia. Jumlah Sample ini masing masing lembaga survey berbeda. Namun yang perlu di ingat adalah jumlah TPS pilpres ada lebih dari 470.000 lebih. Artinya data sample yang diambil oleh lembaga survey itu tidak sampai 1% dari seluruh TPS.

yang perlu diperhatikan disini, jka pengambilan sample tidak mengikuti kaidah ilmiah survey dan statistik,memang bisa saja hasil akhirnya nanti berbeda. Contohnya seperti ini, anggaplah saya adalah lembaga survey yang pro jokowi, maka saya mencari TPS yang kebanyakan pemilihnya jokowi nah jika ini yang terjadi sudah dipastikan bahwa dalam quick count jokowi akanmenang. Hal ini juga sama untuk pihak prabowo jika lembaga quick count pendukung prabowo dan pengambilan samplenya di basisnya prabowo maka hasil akhir quick count prabowo akan unggul.

Maka sebagai pemilih dan penonton, kita harus cerdas menyikapi quick count, tidak mudah terprovokasi dan selalu rasional dalam komentar, bukan hanya "POKOKNYA CAPRESKU SUDAH MENANG!". kita punya akal dipakai lah!


Pihak pihak yang dikalahkan tentunya tidak terima dengan hasil quick count, karena pada kenyataannya, lembaga survey punya afiliasi dan sebelum pemilu pun sudah memihak ke capres tertentu, Bisa saja quick count ini dijadikan media untuk menggiring opini publik dan jika KPU mengumumkan hasil berbeda dengan quick count, maka di tuding KPU yang salah, maka disini, KITA PERLU DIBEKALI ILMU BAHWA KEMENANGAN BERDASARKAN QUICK COUNT TIDAK PUNYA LANDASAN HUKUM SAM SEKALI. jika memang ada pihak tertentu yang curan, lebih baik di laporkan bawaslu, jika nanti ada pihak yang menyogok atau mengintimidas KPU maka bisa dilaporkan ke KPK, dan jika keputusan KPU dianggap merugikan pihak salah satu capres bisa ajukan ke MK, itu jalurnya, JANGAN NGOTOT POKOKNyA !

Dengan memahami quick count, sudah seharusnya tidak ada yang mendeklarasikan kemenangan terlebi dahulu mengingat bisa saja quick count itu tidak tepat dalam mengukur. Quick count ini ada karena orang tidak sabar menunggu tanggal 22 juli sehingga lembaga survey membuat PREDIKSI siapa yang menang. sebagai rakyat biasa, sudah seharusnya kita tidak terpancing dengan berbagai macam hasil quick count, karena QUICK COUNT tidak bisa dijadikan "DASAR HUKUM" untuk menyatakan kemenangan.

Jika kita ikuti kabar di media, masing masing lembaga mengatakan datanya valid, objective dan sudah sesuai metode survey. Anggaplah benar bahwa data Quick count itu valid, dan pengambilan keputusan benar, namun mengingat masing masing lembaga survey mengambil sample di tempat yang berbeda, selisih 2-5% itu adalah hal yang wajar.

Perlu diperhatian disini, bahwa masing masing lembaga menentukan sample TPS sendiri sendiri, ke 11 lembaga survey tersebut tidak mengambil lokasi sample ditempat yang sama, makanya kalau ada perbedaan tu wajar, cuman kata orang yang ahli statistik, seharusnya perbedaannya tidak lebih dari 2% namun yang terjadi justru sangat jauh. Rangenya bisa lebih dari 6%.

Real Count
Real count adalah metode hitung real yang artinya data dilapangan dijumlahkan dari tps->desa->kecamatan-kabupaten->pusat secara berjenjang. Real count adalah data sebenarnya. Artinya data realcount adalah data matematik, bukan data statistik yang sifatnya pekiraan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu lah yang akan menentukan pemenang pilpres ini dengan metode real count. Agar KPU tidak di interfensi, pihak jokowi dan prabowo juga punya data internal masing masing. artinya jika real count internal antara kubu jokowi atau prabowo berbeda dengan real countKPU, maka dipastikan ada yang curang disini. Bisa pihak tim sukses atau pihak KPU sendiri jika memang ada orang dalam yang memanipulasi datanya.

Inti dari tulisan ini adalah, QUICK COUNT JANGAN DIJADIKAN PATOKAN UNTUK MENENTUKAN KEMENANGAN PILPRES, KARENA QUICK COUNT HANYA PERKIRAAN. Kita sabar saja menunggu pengumuman KPU tangal 22 juli nanti. Jika pihak pihak yang kalah tidak puas dengan perhitungan KPU yang mungkin curang, masih ada jalan satu lagi yaitu MK. InsyaAllah jika semua berjalan mengikuti aturan dan proseduer yang benar, di akhirnya nanti pasti kelihatan siapa yang benar dan siapa yang curang. Pihak yang nantinya terbukti curang dipastikan akan kehilangan kepercayaan di mata publik.

Biarkan sekarang semua pihak media  dan lembaga survey memenangkan jagoannya, toh kebenaran hanya ada satu dan di akhirya indonesia juga di pimpin oleh SATU presiden. Berpikirlah dengan rasional, bukan dengan emosional apalagi cuman latah mengikuti hasil survey.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies - Cak Imin

 Kejutan politik terjadi di akhir bulan agustus 2023 ini.  Demokrat secara tiba-tiba keluar dari Barisan Koaliasi Perubahan. Hal ini disebabkan karena secara sepihak (minimal menurut Demokrat)  Informasi ini disampaikan Oleh Partai Demokrat menanggapi info A1 yang menyatakan bahwa Surya Paloh diam diam membuat Deal dengan Cak imin yang intinya Surya Paloh berharap bisa bekerja sama secara politik untuk mendampingi Anies Baswedan. Hal ini di anggap demokrat merupakan bentuk pengkhianatan oleh pihak demokrat yang merasa tidak di libatkan dan merasa di todong untuk mendukung Pasangan ini.  Menariknya sejauh ini, Koalisi ini cukup solid, walapun ada riak riak kecil, namun yang mulai membuat curiga Demokrat, kenapa surya paloh enggan segera mendeklarasikan pasangan Anies - AHY yang balihonya sudah terlanjur terpasang di Penjuru Indonesia. Pertanyaan selanjutnya kenapa Demokrat begitu marah dengan Manuver Surya Paloh mungkin karena surat dibawah ini.  Surya paloh yang...

Struktur Organisasi Kantor Staf Kepresidenan

 Struktur Organisasi Kantor Staf Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Selain diagram diatas, sebenarnya masih ada bagian yang tidak muncul di diagram yaitu  Wakil Kepala KSP dan Staf Ahlinya.  Deputi adalah unit yang setera Eselon I dan dibawah deputi masih ada Administrator  (Dulu Kepala Bagian) dan Pengawas ( dulu Kasubag atau Kasi).  Aturan Rinci tentang KSP bisa dibaca di Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 dibawah ini

Sumber Pendanaan dan Mekanisme Program Makan Siang Gratis

 Walaupun hitung suara KPU belum selesai, sudah hampir dipastikan bahwa Prabowo Gibran unggul baik di quick count ataupun Real count. Saat ini media dan masyarakat mulai membahas program kerja Prabowo terutama Program yang unggulannya itu Makan siang gratis di sekolah. Yang menjadi pertanyaan sekarang dari mana sumber dana dan mekanisme pelaksanannya?  Saat ini pemerintah belum menentukan karena Rezim Jokowi baru berakhir di bulan oktober 2024. Namun demikian sepertinya RAPBN 2024 sudah ancang ancang untuk memasukan program kerja Prabowo ini agar bisa terlaksana tahun depan. Menurut perhitungan jika seluruh anak sekolah dari SD sampai SMA di berikan makan siang gratis selama bersekolah dengan anggaran 15.000 per sekali makan siang maka Negara membutuhkan anggaran lebih dari 400 Triliun Rupiah. Anggaran ini 3 kali lebih besar dari anggaran kementerian pemerintah, lalu DARI MANA DUITNYA?  Sumber Anggaran  Analisa saya pribadi ada 4 Metode yang bisa di tempuh pemerintah...