Langsung ke konten utama

Menelusuri Upeti DPR

Kasus Upeti Anggota dewan yang meminta 'jatah' ke BUMN sepertinya bukan hal baru. Kondisi seperti ini sudah berlangsung lama dan memang menjadi kebiasan. Bukan hanya di DPR Tingkat pusat, bahkan di DPRD daerah pun seperti itu. Saya sendiri pernah di beritahu seorang istri pejabat daerah yang mengatakan bahwa pembahasan anggaran atau persetujuan anggaran selalu berbelit belit kalau DPR tidak dikasih jatah. Akhirnya anggaran membengkak dan dana yang harusnya disalurkan untuk kepentingan rakyat sebagian masuk kantong Anggota DPR.

But wait...saya yakin anggota DPR tidak akan seperti itu kalau tidak ada alasan dibelakangnya. Ada banyak motif misalkan balik modal setelah ikut dalam pemilu yang anggarannya sampai miliaran dan yang kedua adalah iuran ke partai. 

Sekarang kita telisik lebih jauh, dari mana partai mendapatkan uang? bukankah partai bukan badan usaha? tentunysa salah satunya adalah dari iuran anggota. dan saya yakin anggota DPR tentunya mendapat beban iuran ke partai jelas lebih besar dibanding anggota biasa. Jika tanpa iuran anggota dari mana lagi? 

Sekarang kita melihat kedepan, sebentar lagi Pemilu 2014 akan digelar, pertanyaannya mengapa setiap pemilu partai baru yang mendaftar sangat banyak bahkan sampai puluhan partai? yakin membela rakyat? kalau membela rakyat mending uang buat kampanye dan uang untuk mendirikan partai disumbangin kerakyat. Itu sudah jelas membela rakyat. Namun kenyataanya tidak demikian.

Untungnya KPU menganulir partai partai gurem yang tidak jelas dan hanya meloloskan sedikit partai saja. Sebenarnya saya lebih berharap partai cukup 3 saja seperti era suharto, sehingga bentrok masa antar partai makin sedikit, biaya pemilu pun menjadi jauh lebih sedkit. 

Intinya mengapa anggota DPR butuh upeti adalah karena partai dibelakangnya yang 'memaksa' para anggota dewan melakukan hal tersebut. 

Baca artikel ini jika ingin info lebih jauh tentang upeti DPR .


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Anies - Cak Imin

 Kejutan politik terjadi di akhir bulan agustus 2023 ini.  Demokrat secara tiba-tiba keluar dari Barisan Koaliasi Perubahan. Hal ini disebabkan karena secara sepihak (minimal menurut Demokrat)  Informasi ini disampaikan Oleh Partai Demokrat menanggapi info A1 yang menyatakan bahwa Surya Paloh diam diam membuat Deal dengan Cak imin yang intinya Surya Paloh berharap bisa bekerja sama secara politik untuk mendampingi Anies Baswedan. Hal ini di anggap demokrat merupakan bentuk pengkhianatan oleh pihak demokrat yang merasa tidak di libatkan dan merasa di todong untuk mendukung Pasangan ini.  Menariknya sejauh ini, Koalisi ini cukup solid, walapun ada riak riak kecil, namun yang mulai membuat curiga Demokrat, kenapa surya paloh enggan segera mendeklarasikan pasangan Anies - AHY yang balihonya sudah terlanjur terpasang di Penjuru Indonesia. Pertanyaan selanjutnya kenapa Demokrat begitu marah dengan Manuver Surya Paloh mungkin karena surat dibawah ini.  Surya paloh yang...

Struktur Organisasi Kantor Staf Kepresidenan

 Struktur Organisasi Kantor Staf Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden. Selain diagram diatas, sebenarnya masih ada bagian yang tidak muncul di diagram yaitu  Wakil Kepala KSP dan Staf Ahlinya.  Deputi adalah unit yang setera Eselon I dan dibawah deputi masih ada Administrator  (Dulu Kepala Bagian) dan Pengawas ( dulu Kasubag atau Kasi).  Aturan Rinci tentang KSP bisa dibaca di Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 dibawah ini

Sumber Pendanaan dan Mekanisme Program Makan Siang Gratis

 Walaupun hitung suara KPU belum selesai, sudah hampir dipastikan bahwa Prabowo Gibran unggul baik di quick count ataupun Real count. Saat ini media dan masyarakat mulai membahas program kerja Prabowo terutama Program yang unggulannya itu Makan siang gratis di sekolah. Yang menjadi pertanyaan sekarang dari mana sumber dana dan mekanisme pelaksanannya?  Saat ini pemerintah belum menentukan karena Rezim Jokowi baru berakhir di bulan oktober 2024. Namun demikian sepertinya RAPBN 2024 sudah ancang ancang untuk memasukan program kerja Prabowo ini agar bisa terlaksana tahun depan. Menurut perhitungan jika seluruh anak sekolah dari SD sampai SMA di berikan makan siang gratis selama bersekolah dengan anggaran 15.000 per sekali makan siang maka Negara membutuhkan anggaran lebih dari 400 Triliun Rupiah. Anggaran ini 3 kali lebih besar dari anggaran kementerian pemerintah, lalu DARI MANA DUITNYA?  Sumber Anggaran  Analisa saya pribadi ada 4 Metode yang bisa di tempuh pemerintah...