Benarkah ada kebocoran 1000 Triliun?

Peta Perusahaan Asing yang menguasai Bumi Indonesia 

Dalam debat capres 15 juni kemarin, Prabowo berkali kai bahwa ada kebocoran 1000 T pertahun yang menyebabkan kekayaan negara kita lari keluar negeri. Bagi yang tidak percaya, cukup lihat bendera negara asing di atas. Gambar diatas adalah peta lokasi penambangan oleh perusahaan asing di bumi indonesia.

Mereka memang tidak "menjajah" secara tradisional, namun mereka menambang atas ijin negara, sayangnya peran diplomasi kita sangat kecil. Tidak percaya? tahukan anda, indonesia hanya kebagian 1% royalty pertahun dari Freeport. 1% itu senilai dengan 1.5 Trilun, Artinya pendapatan Freeport itu 150T pertahun. Apa itu tidak disebut kebocoran negara? Jika indonesia bisa dapat 10% saja dari tiap tiap perushaaan asing itu, saya yakin, angka diata 100T bisa didapat oleh negara.

Tapi bukankah Prabowo bilang 1000T? Benar, prabowo bilang 1000T bukan hanya dari kebocoran minyak dan gas bumi, namun dari kebocoran anggaran pemrintah, Import hasil pertanian dan perikanan itu juga termasuk kebocoran negara.
Tentunya sangat aneh jika kita indonesia disebut negara maritim dan negara agraris justru harus import beras dari vietnam dan import ikan dari thailand? Jika uang untuk import itu dipakai untuk membeli ikan dari petani lokal, atau memberikan fasilitas dan modal bagi mereka, bukankah indonesia makin sejahtera? Intinya ada mis manajemen di pemerintahan ini.

Kebocoran yang lain lebih tepat di sebut dengan pemborosan anggaran. Contoh realnya adalah perjalanan dinas para pejabat negara. Jika hanya bertemu tatap muka setengah hari bukankah lebih efektif jika menggunakan telepon atau teleconference yang sudah sering dilakukan SBY. Jika setiap perjalanan dinas minimal menghabiskan dana 3 juta perorang saja, dan setiap acara dihadiri 50 orang, maka itu sudah menghemat 150JT dari anggaran negara. Itu baru satu perjalan dinas dalam acara tertentu. Disini tampak pemerintah kurang memanfaatkan peran teknologi teleconference. Saya tidak bisa menghitung berapa kebocoran ini, namun saya yakin diatas 10Triliun bisa dihemat jika perjalan dinas yang tidak penting di ganti dengan teleconference.

Kebocoran yang ketiga adaah Markup pengadaan barang. Sudah menjadi rahasia umum dalam setiap pengadaan barang dan jasa, pihak Satuan kerja memarkup anggaran, alasannya simple sebenarnya, misalkan untuk menghindari fluktuasi harga barang. Sayangnya penambahan angka markupnya cukup besar, antar 20-40% dari kebutuhan. Contoh realnya , pengeadaan laptop di anggarkan 20JT per laptopnya. Padahal harga yang dibeli berkisar antara 10-14 Juta saja itu sudah mendapat laptop terbaik. Plus pajak 10% itu masih ada sisa 5jt bukan? ini baru satu kasus markup, coba perhatikan pengadaan infrastruktur  barang dan jasa. Jika anggaran pemerintah untuk pengadaan barang itu 50% dari total APBN yang aratinya sekitar 900T, dan anggaplah markup cuma 20% saja, itu sudah ada kebocoran sekitar 180T.

Kebocoran selanjutnya lebih tepat disebut potensi kehilangan, persis seperti yang disampaikan oleh Hatta rajasa dan ketua KPK. GDP indonesia itu sekitar 9000T, jika setiap transaksi yang terjadi di indonesia dikenai pajak PPn 10%, maka seharusnya ada potensi pendapatan sekitar 900T. Sejauh ini, dari sumber majalah detik.com, pemerntah baru bisa mendapatkan pajak PPn sekitar 400T, artinya potensial lossnya sekitar 500T.

Dari semua ini, jelas sangat wajar jika Prabowo mengatakan ada kebocoran kekayaan negara senilai 1000T. Disini, kebocoran bukan ditekankan pada 100% pada penyimpangan anggaran,namun lebih tepat pada kurang efesiensi dalam pengeluaran dan kurang optimal dalam penerimaan negara.