Ujian nasional adalah syarat wajib kelulusan di tingkat SD, SMP dan SMA. Sayangnya, sejak terjadinya kasus carut marut distribusi UN SMA kemarin, banyak yang menuntut agar pemerintah menghapus UN dan meminta Mendikbud mundur.
Coba kita kritisi dua hal diatas. UN adalah salah satu tugas negara yang lewat kementrian pendidikan untuk membuat standarisasi kelulusan. Artinya jika ada siswa di Papua nilainya 8 maka nilai itu setara dengan nilai 8 di jakarta mengingat siswa mengerjakan soal yang sama. Sekerang tanpa UAN? masing masing sekolah membuat standar sendiri sendiri dan membuat kelulusan sendiri. Efeknya lulusan di papua dengan nilai 8 belum tentu sama dengan nilai 8 di jakarta. Tanpa ada standarisasi, sekolah tidak bisa melihat kualitas anak didiknya. Efek selanjutnya adalah pihak kampus akan lebih kesulitan menyeleksi calon mahasiswanya. efek lanjutnya lagi, lulusan perguruan tinggi jadi tidak berkualitas, efek selanjutnya banyak sarjana nganggur. Mbok yang minta UN di hapus itu mikir dulu sebelum ngomong!.
Seandainya UN di hapus, saya yakin 100% sekolah tidak objectif dalam kelulusan siswanya mengingat setiap sekolah ingin agar siswanya lulus semua. Banyak juga yang bilang, sekolah 3 tahun ditentukan oleh waktu 3 hari? Hahahahhaa... ya memang sudah seharusnya seperti itu. Coba anda sekarang sekolah 3 tahun atau kuliah 4 tahun lalu masuk kerja. Anda paling ditest 2-3 jam untuk menentukan apakah anda layak bekerja diperusahaan tersebut atau tidak. Emang anda juga mau nuntut, hapus seleksi masuk PNS, hapus seleksi masuk jadi pegawai. OTAK ditaruh dimana? jika didunia ini tidak ada seleksi kita tidak pernah tahu siapa siswa cerdas dan siapa yang bodoh, siapa yang berprestasi dan siapa yang tidak. Jadi sebelum bilang "HAPUS UN!!!" pikir dulu sebelum ngomong.
Menteri harus mundur? Manusia memang paling gampang melihat kesalahan orang lain, apalagi pejabat. Seandainya si pejabat sudah menjabat 5 tahun dengan segudang prestasi yang telah diraih dan kebetulan dalam UN kali ini ada kekurangan /kekacauan, bukan Menterinya harus mundur, tapi sistemnya yang di cek dan diperbaiki.
Saya masih ingat dulu ada pejabat yang diminta mundur (kalau ga salah ketua MA) lalu dia bilang ke wartawan:" Apa kalau saya mundur masalah selesai?" dan yang lebih penting:" Apakah pengganti nya lebih baik?" Mundur saat ada permasalahan seperti ini justru akan membuat masalah menjadi lebih besar. Apalagi jika kesalahan sebenarnya bukan dari pejabatnya, tapi dari anak buahnya. Pemimpin yang bagus harus menolak untuk mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Seandainay terpaksa mundur pun harus menyelesaikan masalah terjadi baru diserahkan ke penerusnya, bukan disuruh lepas tangan mundur saat itu juga.
Satu lagi, jika anda masih mahasiswa dan sering koar koar di jalan menuntut pejabat X mundur, menuntut presiden mundur, emang masalah selesai?. Seandainya anda yang menjadi pengganti, YAKIN KALAU AKAN LEBIH BAIK?" PIKIR DULU SEBELUM NGOMONG MAHASISWA TOLOL!!!!.
UN harus tetap berjalan, semua model seleksi harus tetap dijalankan entah seleksi masuk masuk Perguruan tinggi atau PNS atau seleksi apapun. Orang orang yang minta dihapuskan hanya takut anaknya tidak lulus atau pihak sekolah yang tidak berani menanggung malu kalau banyak siswanya yang gagal ikut UN. sekali lagi, yang perlu dilakukan itu evaluasi dan memperbaiki sistem, bukan menghapus sistemnya.
Komentar
Posting Komentar